Ira Rasa Amalia: Bentuk-bentuk Badan Usaha

Sabtu, 08 Juni 2013

Bentuk-bentuk Badan Usaha

05.37 |

Diposting oleh Unknown |

Edit Entri

Bentuk-bentuk perusahaan yang umum digunakan para pelaku bisnis di Indonesia adalah:

1). Perusahaan Perseorangan (Po)

2) Firma (Fa)

3) Perseroan Komanditer (C.V.)

4) Perseroan Terbatas (P.T.)

5) Perusahahaan Negara (P.N)

6) Koperasi

7) Yayasan

1. PERUSAHAAN PERSEORANGAN

PerusahaanPerseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

Kebaikan dan Keburukan Perusahaan Perseorangan adalah sebagai berikut:

Kebaikannya, yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik bebas mengambil keputusan

b. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan

c. Rahasia perusahaan terjamin

d. Pemilik lebih giat berusaha

Keburukannya yaitu sebagai berikut:

a. Tanggungjawab pemilik tidak terbatas

b. Sumber keuangan perusahaan terbatas

c. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin

d. Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks.

2. FIRMA (Fa) atau kongsi

Firma atau Kongsi adalah Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Kebaikan dan Keburukannya adalah sebagai berikut:

Kebaikannya yaitu sebagai berikut:

a. Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota.

b. Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian.

c. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi.

d. Dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama.

Keburukannya yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama anggota lainnya.

b. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

c. Mudah terjadi perselisihan antara anggota sekutu.

d. Anggota yang ingin keluar sulit menarik modal yang telah ditanam.

Firma berarti nama bersama, pengguna nama firma bisa mengambil nama salah satu pemiliknya atau sepakat menggabungkan nama-nama pemiliknya. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan perbandingan modal yang di tanam masing-masing sekutu. Semakin besar modal yang distop semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima. Perbedaan penyertaan modal juga berpengaruh pada pembagian kerja, biasanya jabatan tertinggi akan dipegang oleh anggota yang menyertakan modal terbesar.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer atau Comamanditaire Vennotschap (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai sekutu yang hanya menyertakan modal saja yang disebut sekutu komanditer atau sekutu pasif.

Persekutuan komanditer anggotanya digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Sekutu aktif atau sekutu komplementer yaitu sekutu yang ikut aktif menjalankan persekutuan.

b. Sekutu Pasif adallah sekutu yang hanya menyertakan modal dan tidak boleh ikut campur dalam pengurusan perusahaan.

Kebaikan dan keburukan persekutuan Komanditer yaitu:

Kebaikannya yaitu:

a. Kemampuan manajemen lebih besar

b. Proses pendirinya lebih mudah

c. Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar

d. Mudah memperoleh kredit.

Keburukannya yaitu:

a. Bagi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas.

b. Sulit menarik kembali modal.

c. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

4. PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan, dan terpisah pula dari yang memiliki. Berbeda dengan beberapa bentuk badan usaha di atas perseroan terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia.

Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Artinya, makin besar jumlah saham yang dimiliki maka makin besar pula andil dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.

Selanjutnya tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga atas terbatas pada modal sahamnya. Dengan kata lain tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kwewajiban keuangan perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang ini diikutsertakan pada perseroan.

Berbeda dengan bentuk-bentuk yang terdahulu, pada perseroan terbatas ini kekayaan pribadi, baik milik para pemegang saham maupun para pemimpin perusahaan itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahan. Sesuai dengan namaanya, sebagai perseroan terbatas, yaitu terbatasnya keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik atau para pemegang saham.

Kelebihan perseroan terbatas yaitu:

a. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin meskipun pemilik atau pendiri meninggal dunia;

b. Tanggung jawab terbatas artinya pemilik bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi dan keluarga.

Kekurangan perseroan terbatas :

a. Biaya pendirinya relatif mahal.

b. Aktivitas perusahaan lebih bersifat terbuka sehingga kerahasiaan sulit dijaga;

c. Hubungan yang kurang dekat antara pemegang saham dengan perusahaan sehingga menjadikan perusahaan tidak efektif;

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila Utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari Saham, modal PT dapat pula berasal dari Obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan Bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Mekanisme Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan Terbatas, Modal, bidang usaha, alamat Perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

2) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang

3) Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas). Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan Kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh Saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero Pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah Uang.

Pembagian perseroan terbatas

PT terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

PT tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

PT kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
Pembagian Wewenang Dalam PT

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya Profesional. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili Perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar ( diatas 50 % ) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang Saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki Fungsi sebagai Pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar Suara miliknya ke pemegang lain yang disebut Proxy Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Isi RUPS :

1) Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris

2) Memberhentikan direksi atau komisaris

3) Menetapkan besar Gaji direksi dan komisaris

4) Mengevaluasi Kinerja perusahaan

5) Memutuskan rencana Penambahan /Pengurangan saham perusahaan

6) Menentukan kebijakan Perusahaan

7) Mengumumkan pembagian laba ( dividen )

Keuntungan Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1) Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang Saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

2) Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas Modal (ekonomi), yang dapat menjadi Investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika Tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya Feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain

3) Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan Ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas Pokok dan fungsi masing-masing.
Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan Akta Notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

5. PERUSAHAAN NEGARA

Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak pada bidang apa saja yang sebagian besar modal atau seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali dengan ketentuan lain berdasarkan unfdang-undang.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No.19 Tahun 1960, perusahaan negara (PN) adalah suatu bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum indonesia. Selanjutnya, perusahaan negara adalah kesatuan produksi yang menghasilkan sesuatu untuk memupuk pendapat tanpa meninggalkan sifat pengabdian kepada umum (Publik service). Tujuan utama adalah membangun ekonomi nasional menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Beberapa bentuk perusahaan negara baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu perseroan, perusahaan umum (perum), perusahaan jawatan (perjan), perusahaan daerah (PD).

Perseroan pada prinsipnya adalah perseroan terbatas (PT) milik pemerintah tujuan utamanya adalah mencari laba untuk mengisi kas negara. Negara sebagai pemegang saham sebagai tanda bukti ikut serta dalam memiliki perusahaan. Jadi, harus berprinsip ekonomi juga sampai merugikan negara.

Perusahan umum dan perusahaan jawatan bukan sebagai organisasi usaha yang semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakkat, apabila pendapatnya lebih rendah dari biaya operasinya maka kerugian akan menjadi tanggungan negara yang berupa subsidi negara.

5. KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
Prinsip Koperasi

Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi.

Berikut ini beberapa prinsip koperasi:

· Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

· Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.

· Modal diberi balas jasa secara terbatas.

· Koperasi bersifat mandiri.

Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini:

1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi

Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.

a) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.

b) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.

c) Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.

d) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.

e) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

f) Manfaat Koperasi di Bidang Sosial

Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini:

a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.

b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.

c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.